tulisanku

Sepiku

Di hari yang indah ini

Aku merasa kesepian

Tanpa hadirmu

Aku merasa sebatang kara

Taukah dirimu

Hatiku ini terasa sunyi

Aku seperti berdiam diri

Waktuku terasa lama

Ingin rasanya ku percepat

Tapi apa dayaku

Cepat, cepat, cepat

Waktu berjalanlah secepat angin

Agar kusudahi kesendirian ini

Hingga aku menyadari

Hidupku lemah tanpamu

KEBIJAKAN PEMERINTAH

BAB 8

KEBIJAKAN PEMERINTAH

1.      Kebijakan Selama

A.    Kebijakan selama periode 1966-1969

Mengenai kebijakan pemerintah mulai Periode 1966-1969 sampai periode pelita V. Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

B.     Kebijakan Selama Periode Pelita 1

·    Kebijaksanaan pada  periode ini dimulai dengan :

I.       Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.

II.    Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu:

o   Kestabilan haga bahan pokok

o    Peningkatan nilai ekspor

o   Kelancaran impor

o   Penyebaran barang di dalam negeri

Pada periode ini  menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

C.     Kebijakan Selama Periode Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Pada periode Pelita II,pemerintah lebih memfocuskan perhatian mereka pada sektor pertanian. Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Contoh: karet, kayu, minyak dan timah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang sandang, pangan, perumahan, sarana dan prasarana, serta memperluas lapangan kerja. Pada periode ini,pemerintah sangat mempertahankan daya produk local,sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan cara menghapus pajak ekspor. Pemerintah memfokuskan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa negara naik dari $ 1,8 milyar mencapai angka $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II. Sedangkan kebijakan moneter yang diambil masyarakat pada pperiode ini adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor . Adapun hasil yang dicapai dengan diterapkannya system kebijakan ini adalah pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk. Selalin itu,bidang industry  juga mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini terbukti dengan perbaikan jalan dan jembatan.

D.    Kebijakan Periode pelita  III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pada periode ini pemerintah lebih memfokuskan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak dicapai pada periode ini mencakup segala bidang. Sistem kebijakan ini memfokuskan pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.

Adapun Isi Trilogi Pembagunan tersebut adalah :

o   Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

o   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

o   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional system ini berpedom  pada Trilogi pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan, yang intinya ingin mencapai adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

E.     Kebijakan peroide pelita IV

Pada periode ini,pemerintah lebih menitik beratkan pada sektor pertanian, dan meningkatkan sektor industri baik yang menghasilkan alat industri berat maupun yang ringan. Pada periode ini, Indonesia berhasil melakukan swasembada beras. Kemampuan Indonesia memproduksi beras mencapai 28,5 Ton pada saat itu. Dan atas keberhasilan inilah Indonesia mendapat penghargaan pada tahun 1985 dari organisasi FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia).

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama periode ini adalah sebagai berikut:

o   Kebijakan inpres No. 5 tahun 1985, dengan carameningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya yang tinggi.

o   Paket kebijakan 6 Mei, dengan cara sektor swasta disorong untuk berperan dalam bidang ekspor dan penanaman modal.

o   Paket devaluasi 1986, dengan cara melakukan pinjaman ke luar negeri dan di dorong dengan jatuhnya harga minya dunia.

o   Paket kebijakan 25 Oktober 1986, dengan cara  menderegulasi bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dngan cara penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penoong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, dan kebijakan penanaman modal.

o   Paket kebijakan 15 Januari 1987, dengan cara meningkatkan efisiensi, inovasi dan produktivitas sektor industri menengah ke atas.

2.      Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti: menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasiuntuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

3.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Tujuan utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga. Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran, sedangkan dalam kerangka kebijakan moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan cadangan wajib. Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan adalah:

·    Pajak untuk sektor swasta

·    Pinjaman pada masyarkat

·    Pengeluaran Pemerintah untuk pengendalian pengangguran

Apabila piranti kebijakan dimaksud ternyata gagal, maka cara yang tepat dengan MENCETAK UANG. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus dijamin dengan cadangan devisa yang cukup, agar uang yang beredar di masyarakat aman.

· Macam-macam Kebijakan Fiskal

a.       Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional

b.      The managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran

c.       The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi

d.      Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

4.      Kebijakan Fiskal dan Moneter di sektor luar negeri

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).

Sumber:

http://nunuknurlita.blogspot.com/2012/06/kebijakan-kebijakan-pemerintah.html

http://septyan-pemburu.blogspot.com/2013/06/kebijakan-fiskal.html

http://farhanaperekonomianindonesia-farhana.blogspot.com/2012/06/kebijaksanaan-pemerintah_18.html

TULISANKU

IBUKU

Ibu,,,

Ibu kau adalah pelita hidupku

Kau adalah penerangku

Kasih sayangmu tak akan hilang

Ketulusanmu yang selalu kau beri

Ibu,,,

Apa jadinya aku tanpa dirimu

Bertahun-tahun kau menjagaku

Bertahun-tahun kau merawatku

Kau adalah matahariku

Ibu,,,

Betapa mulianya hatimu, betapa kejamnya diriku

Aku menyadari semua kesalahanku

Terkadang diriku tak mendengar nasihatmu

Terkadang diriku tak menuruti perintahmu

Tetapi kau tak pernah membenciku

Kau selalu menerimanya

Walau ku tahu hatimu terluka

Ibu,,,

Maafkan aku ibu

Aku menyadari segala kesalahanku

Tanpamu aku tak kan seperti ini

Tanpamu aku lemah

Aku sungguh menyayangimu

Terima kasih ibu, terima kasih ibu

Jasamu tak kan bisa terbayar oleh apapun

Kasih sayangmu tak kan habis dimakan waktu

Cintamu padaku sangatlah tulus

Aku tahu kau tak kan melupakanku

Aku tahu kaula yang mampu menerima kekuranganku

Terima kasih ibu atas pengorbananmu

Cintaku padamu tak kan pernah hilang

Membahagiakanmu adalah tekadku

Air mata bahagiamu yang aku inginkan

Aku akan berjuang demimu ibu

Karena aku menyayangimu

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN

BAB 7

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN

1.      PERDAGANGAN ANATAR NEGARA

Perdagangan antar negara (Internasional) merupakan proses tukar menukar barang atau jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan antar negara sangat dibutuhkan baik oleh negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang karena hal itu akan dapat mempercepat proses pembangunannya.

·         Peran perdagangan antar negara

a.       Untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan tidak ditemui didalam negeri;

b.      Mendapat laba/keuntungan yang diharapan;

c.       Memperoleh manfaat dari spesialisasi (memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa di produksi sendiri);

d.      Memperluas pasar hasil produksi;

e.       Meningkatkan devisa;

f.       Meningkatkan teknologi.

2.      HAMBATAN-HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

a.       Hambatan Tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor ). Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing- masing komoditi impor.

b.      Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintahan suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut. Seperti halnya tarif, tindakan quota ini tentu tidak akan menyenangkan bagi negara pengekspornya.

c.       Hambatan Dumping

Meskipun karakteristiknya tidak seperti tarif dan quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini dimana industry sepeda Indonesia di tuduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama.

d.      Hambatan embargo/sanksi ekonomi

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima atau dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

3.      NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Seperti halnya bentuk neraca keuangan lazimnya, maka neraca pembayaran luar negeri Indonesia juga merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. Dengan demikian dalam neraca ini juga terdapat pos yang merupakan arus dana masuk ( umumnya ditandai dengan + ) dan ada pos yang merupakan arus dana keluar ( ditandai dengan – ).

Namun demikian secara ringkas pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berikut ini :

·         Neraca perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor barang, baik migas maupun non-migas.

·         Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.

·         Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos arus kas masuknya ( ekspor ) maka nilai neraca berjalan ini akan surplus, begitu pula sebaliknya.

·         Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih ( selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok ) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

·         Selisih yang belum diperhitungkan.

·         Neraca lalu lintas moneter, yang merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

4.      PERAN KURS VALUTA ASING

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (Rupiah misalnya) yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh Rupiah dan Dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit Dollar dalam kurun waktu tertentu. Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing negara.Sebelum lebih jauh kita bahas mengenai kurs valuta asing, perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut, yaitu :Depresiasi, adalah turunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing (Dollar). Misalnya tadinya 1 $ = Rp 2.350,- menjadi 1 $ = Rp 2.400,-. Dengan kata lain depresiasi Rupiah menyebabkan semakin banyak Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 unit Dollar.Apresiasi, adalah kebalikan dari Depresiasi Rupiah. Dengan demikian jika Rupiah mengalami depresiasi (mengalami penurunan nilai) maka mata uang Dollar akan Apresiasi.Spot Rate, adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2 x 24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu di atas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sebagai contoh, jika pada tanggal 13 Desember 1996 kurs 1 $ = Rp 2.350,- maka setelah tanggal 15/12/96 misalnya, maka kurs tersebut sudah tidak berlaku lagi.Banyak orang awam mengira kurs (nilai tukar) dollar terhadap rupiah saat ini tidak adil. Orang Amerika dengan hanya membawa 1 $, datang ke Indonesia akan mendapat kurang lebih Rp 2.300,-. Sebaliknya orang Indonesia jika ingin ke Amerika harus mengorbankan kurang lebih Rp 2.300,- hanya untuk mendapatkan 1 unit mata uang mereka ( 1 $ ). Benarkah demikian? Sulit untuk mendapatkan informasi kapan pertama kali dan dengan nilai berapa dollar dihargai dengan mata uang rupiah. Lepas dari semua itu, perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya secara prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang akan dioertukarkan, yang sebenarnya identik dengan kekuatan permintaan dan penawaran akan komoditi yang diperdagangkan. Jadi menurut hemat penulis, yang paling penting adalah mengetahui dan mencoba memperbaiki sebab-sebab terjadinya perubahan kedua kekuatan tersebut.

SUMBER:

 http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2265480-pengertian-perdagangan-antar-negara/#ixzz2XhVWxDFp

http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/peran-sektor-luar-negeri-pada-perekonomian-indonesia/

http://josephinejoe.wordpress.com/2013/05/15/neraca-pembayaran-luar-negeri-indonesia/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran Negara untuk suatu masa tertentu, biasanya satu tahun. Pada masa orde baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedang untuk saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

·      Fungsi APBN
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

a.       Fungsi alokasi yaitu didalam APBN dijelaskan bahwa sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sector pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang diterima yang bersumber dari pajak dapat digunakan untk membangun sarana-sarana umum seperti jembatan, jalan, taman umum dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum.

b.      Fungsi distribusi yaitu penggunaan pajak yang ditarik dari masyrakat dan masuk menjadi pendapatan pada APBN tidak selalu harus diartikan untuk kepentingan umum. Tetapi dapat juga didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sector, kemudian dipindahkan ke sector yang lain. Fungsi inilah yang disebut fungsi distrbusi pendapatan.

c.       Fungsi stabilisasi yaitu APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi.

A.    PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini:

·         Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negri dan penerimaan pembangunan.

·         Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu di perhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.

Untuk menghindari terjadinya defisit anggran pembangunan, indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negrimdan meskipun IGGI (Inter Govermmental Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consultative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu di ingat bahwa sebaikya pinjaman tersebut di tempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintah lah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B.     PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanan.

Ada beberapa tahapan proses penyusunan anggaran. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005), ada tiga tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran yaitu:

1.      Penetapan Tujuan

Aktifitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Controler dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses penyusunan anggaran  yang disesuaikan dengan struktur organisasi, maupun gaya kepemimpinannya. Manajer tingkat bawah dan para karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan, karena mereka merupakan bagian dari organisasi tersebut, dengan demikian proses penyusunan anggaran akan terlaksana lebih efektif.

2.      Implementasi

Pada tahap implementasi, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi.

3.      Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolok ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan.

C.     PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

1.      Penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari:

Penerimaan Perjakan

·         Pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)

·         Pajak pertambahan nilai

·         Pajak bumi dan bangunan

·         Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)

·         Pajak Lainnya

·         Pajak Perdagangan Internasional

·         Bea Masuk

·         Pajak/Pengutan Ekspor

Penerimaan Bukan Pajak

·         Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)

·         Bagian Laba BUMN

·         PNPB Lainnya

2.      Penerimaan luar negeri

Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

D.    PERKIRAAN PENGELUARAN

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

§  Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1.      Pengeluaran rutin dan
Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Dan juga pengeluaran lain-lain

2.      Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.

·         Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah

·         Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain

§  Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

·         Sektor produksi

·         Sektor distribusi

·         Sektor konsumsi masyarakat

·         Sektor keseimbangan perekonomian

§  Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :

1.      Pengeluaran Investasi, pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang.

2.      Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja, yaitu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

3.      Pengeluaran Kesehatan Rakyat, yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.      Pengeluaran Penghemat Masa Depan, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.

5.      Pengeluaran yang Tidak Produktif, yaitu  pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.

E.     DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

1.      Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik  faktor produksi adalam suatu negara selama satu periode. 

Y = r + w + i + p

2.      Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK, RTP, RTG, RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M)

3.      Pendapatan perkapita 

Adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian Pendapatan Nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Sumber:

http://id.shvoong.com/business-management/2155570-pengertian-fungsi-dan-tujuan-apbn/#ixzz2UwgcvWJy

http://rifki-ilham.blogspot.com/2012/06/9perkembangan-dana-pembangunan-di_17.html

http://www.psychologymania.com/2013/01/proses-penyusunan-anggaran.html

http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/05/17/perkiraan-penerimaan-negara/

http://cyntiacitraramadani.blogspot.com/2011/05/perkiraan-pengeluaran-negara.html

http://elianor-antonius.blogspot.com/2012/04/tugas-2-perkiraan-penerimaan-negara-dan.html